← Kembali ke Silabus Belajar
✨ PROTOTIPE VISUAL BARU👑 FORMAT INFOGRAFIS A4
🎨 Seri Infografis & Lembar Rumus Cepat BKN•⏱️ 2 Menit Paham Konsep

Modul Belajar Visual & Cheat-Sheet Infografis

Format belajar revolusioner yang dirancang khusus untuk memicu visual memory. Dilengkapi struktur piramida hierarki, konversi rumus cepat, dan kamus taktis terjemahan kata kunci soal ujian CAT.

💡Akses Infografis Free: Telah melihat 0 dari 3 kuota modul gratis.
Upgrade VIP ➔
Kategori:
TWKSKD CPNS & PPPK
@seleksicpns2027
BAGIAN4

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pahami tingkatan aturan dan prinsip bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (UU No. 12/2011 jo UU No. 13/2022).

⚖️ Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
A

MAKNA INTI

Kedudukan Aturan

Hierarki membantu menentukan kedudukan mutlak setiap produk hukum di Indonesia.

Kekuatan Mengikat

Semakin tinggi tingkat aturan, semakin tinggi dan mutlak kekuatan hukumnya.

Prinsip Non-Kontradiksi

Jika terjadi benturan norma, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Eksistensi Regulasi Lain

Selain Pasal 7, ada aturan lain yang diakui menurut Pasal 8 sepanjang diperintahkan atau ada kewenangan.

💡 Catatan Kunci:Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
B

PIRAMIDA HIERARKI (PASAL 7)

1UUD 1945
2TAP MPR
3UU / PERPPU
4PP (Peraturan Pemerintah)
5PERPRES (Peraturan Presiden)
6PERDA PROVINSI
7PERDA KABUPATEN / KOTA
Pasal 8: Peraturan lain yang tetap diakui memiliki kekuatan hukum mengikat (Peraturan Menteri, BI, OJK, KPU, BPK, MA) sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi!
C

JIKA ADA BENTURAN ATURAN...

1
Cek dulu tingkat aturannya dalam hierarki.
2
Dahulukan aturan yang lebih tinggi (Lex Superior).
3
Lihat apakah aturan itu memang berwenang mengatur hal tersebut.
4
Peraturan di luar Pasal 7 tetap berlaku jika memenuhi Pasal 8.

Tips CAT TWK: Soal penalaran sering menguji urutan tingkatan dan cara memilih aturan yang sah saat terjadi konflik hukum.

D

SALAH KAPRAH YANG SERING MUNCUL

"Perppu itu setingkat PP."Fakta: Perppu setingkat Undang-Undang (UU) dalam hierarki.
"Peraturan Menteri tidak punya kekuatan hukum."Fakta: Diakui menurut Pasal 8 jika ada delegasi / wewenang.
"Perda boleh bertentangan dengan Perpres/PP."Fakta: Aturan lebih rendah mutlak tidak boleh bertentangan.
"Semua aturan punya kedudukan yang sama."Fakta: Ada jenjang hierarki formal dan perbedaan kekuatan hukum.
⚠️ Paling sering menjadi opsi pengecoh di CAT BKN!Perangkap BKN
INGAT!
Dalam TWK, urutannya mutlak: UUD 1945 ➔ TAP MPR ➔ UU / Perppu ➔ PP ➔ Perpres ➔ Perda Provinsi ➔ Perda Kab/Kota. Jika terjadi bentrokan norma, selalu prioritaskan aturan yang tingkatannya lebih tinggi!
Modul Visual Berstandar BKN 2026/2027
79@seleksicpns2027
Setiap lembar infografis di atas otomatis dirender dengan rasio poster A4 berkualitas tinggi. Bebas disimpan sebagai gambar ponsel atau dicetak langsung untuk materi belajar harian.
🎯 Siap Latihan Soal?

Terapkan teori infografis ini langsung ke simulasi CAT!

Uji kecepatan Anda menjawab soal HOTS dengan timer dan evaluasi instan.

Latihan TWK ➔Latihan TIU ➔